WAJO -- Kegiatan bimtek kepala desa se kabupaten Wajo, yang dioleh PT. Putri Dewani Mandiri dengan mobilisasi oleh Hj. Andi Mua...
Dimana kegiatan bimtek yang melibatkan kurang lebih 129 kepala desa di Wajo, melalui alokasi anggaran Dana Desa menurut Dian Resky Sevianti, Ketua Divisi Monitoring dan Evaluasi L- KONTAK, hanya pemborosan anggaran dan hanya menguntungkan oknum tertentu.
"Ada oknum setiap tahun hanya menjual proposal Bimtek. Kalau bukan pihak Desa, Sekolah jadi sasaran empuknya, dan kali ini di akhir tahun Desa se Kabupaten Wajo jadi sasarannya,” papar Dian Resky Sevianti, Ketua Divisi Monitoring dan Evaluasi L- KONTAK.
Dian Resky juga menegaskan, pihaknya akan mendesak Kapolda Sulsel dan jajarannya untuk membuka penyelidikan terhadap penggunaan ADD oleh beberapa Kepala Desa se Kabupaten Wajo atas dugaan penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien.
“Kami akan melakukan aksi unjuk rasa dan menuntut Kapolda Sulsel dan jajarannya untuk mengusut tuntas permainan anggaran Bimtek dan menindak tegas oknum aktor intelektualnya agar segera diproses hukum,” tegas Dian Resky.
Untuk mengikuti kegiatan Bimtek disebuah hotel di Aryaduta Makassar, menurut Dian Resky, setiap Kepala Desa diduga membayar dana senilai Rp. 4.500.000,- per Kepala Desa kepada Lembaga swasta yang selama ini bekerja mencari anggaran Bimtek yang diduga tidak memiliki asas manfaat.
“Ini tidak bisa dibiarkan, kami sudah memiliki beberapa bukti, jika oknum tersebut hanya bermodalkan proposal dan diduga menjual oknum APH agar bisnis Bimteknya lancar. Secepatnya aksi tersebut kami lakukan,”.ungkapnya. (*)
Tidak ada komentar